Pemerintah nampak tersenyum dengan telah selesai proses tender spektrum BWA 2,3 GHz dan telah ditetapkannya pemenang untuk masing-masing region dengan telah direleasenya Siaran Pers No. 155/PIH/KOMINFO/7/2009 : Pengumuman Hasil Lelang Tender BWA (http://www.postel.go.id/update/id/baca_info.asp?id_info=1275). Terlebih kebahagiaan ini terasa lebih indah karena akhirnya tender spektrum ini juga menghasilkan Rupiah yang tidak sedikit jumlahnya yaitu hampir setengah Triliun Rupiah untuk keseluruhan area yang berjumlah 15 region.
Terus terang, hasil tender lisensi spektrum BWA 2,3 GHz ini sungguh luar biasa, menarik dan mengejutkan. Kenapa demikian, berikut penjelasannya :
Pertama, harga yang selangit untuk Zone-4 Banten dan Jabotabek. Katakan untuk license 3G yang lalu untuk 5 MHz nasional, Telkomsel membayar 160 milyar yang berarti jika dianalogikan terdapat 15 region yang sama untuk 3G rata-rata berarti per region per 1 Mhz adalah 2 Milyar Rupiah, sehingga setidaknya utk 15 MHz harganya menjadi 30 Milyar. Sedangkan dari hasil lelang BWA yang berakhir hari ini, diketahui harga akhir Zona 4 yang tertinggi adalah 120 milyar ini berarti bisa dikatakan 4 kali lipat lebih mahal dari harga spektrum 3G.
Kedua, munculnya pemenang tender yang merupakan pelaku-pelaku baru di industri BWA yang sudah barang tentu akan semakin membuat dinamis industri ini. Setidaknya harapan pemerataan kesempatan untuk berbisnis di Industri BWA dengan munculnya pemain baru ini telah terwujud.
Ketiga, terdapat satu perusahaan yang mampu menguasai 8 zona sekaligus dan mengalahkan 2 operator besar, terus terang ini agak mengherankan dan merupakan keputusan yang sangat berani dan cenderung nekat. Bagaimanakah hitungan bisnis yang digunakan dan apa yang menjadi keyakinan perusahaan ini untuk mengambil sedemikian banyak region. Terlebih perangkat BWA yang diijinkan untuk digunakan saat ini hanyalah perangkat BWA nomadic yang menggunakan standar mirip WiMAX 802.16d
Tantangan sekaligus menjadi pertanyaan bersama adalah apakah harga spektrum yang selangit dan munculnya pelaku-pelaku baru ini akan membuat layanan internet menjadi terjangkau? Dan seberapa cepatkah layanan ini bisa dinikmati oleh masyarakat mengingat infrastrukur yang harus disiapkan? Masalah spektrum dan lisensi dari model bisnis yang pernah dibuat oleh sebuah konsultan hanya berkontribusi sekitar 7% dari Total Cost Ownership (TCO), masih banyak biaya-biaya lain yang berkontribusi diantara Site Cost, Backhaul/Backbone, Core Network dan yang terbesar adalah Operating Cost yang mencapai 54%. Inilah adalah kekhawatiran dan kegalauan setidaknya untuk saya pribadi dan mungkin juga banyak teman-teman yang lainnya yang mendambakan layanan broadband internet yang terjangkau.
Terakhir, jika memang Pemerintah konsisten dengan pengelolaan spektrum frekuensi yang merupakan sumber daya terbatas dan bernilai harganya. Setidaknya bercermin dari hasil lelang BWA 2,3 GHz dimana Pemerintah berhasil mendapatkan kurang lebih setengah triliun untuk PNBP, Pemerintah juga seharusnya memberlakukan hal yang sama untuk frekuensi 2,5 GHz dimana saat ini terdapat sebuah perusahaan menggunakan (“menguasai”) 150 MHz untuk sebuah layanan yang kemanfaatannya untuk masyarakat banyak dipertanyakan. Jika menggunakan hitungan hasil tender BWA 2,3 GHz, potensi PNBP dari BHP yang dapat diperoleh dari frekuensi 2,5 GHz ini setidaknya bisa mencapai 25 triliun Rupiah, sungguh angka yang sangat fantastis. Kenyataannya sekarang, dari sebuah sumber didapat informasi perusahaan ini untuk penggunaan 150 MHz hanya dikenakan BHP pertahun yang sangat rendah. Kita lihat sajalah bagaimana Pemerintah mensikapi lebih lanjut masalah ini.
Wahyu Haryadi,
Penggiat BWA, Anggota FKBWI
(Silahkan mengkutip dengan pemberitahuan sebelumnya)

Pemerintah juga seharusnya memberlakukan hal yang sama untuk frekuensi 2,5 GHz dimana saat ini terdapat sebuah perusahaan menggunakan (”menguasai”) 150 MHz untuk sebuah layanan yang kemanfaatannya untuk masyarakat banyak dipertanyakan.
loh koq bisa? powerful kali yg punya
kalau menurut itungan saya sih, nilai frekuensi 3G di Jakarta adalah 72 milyar.
(reserved price zone 4/total reserved price)*BHP-3G*(band BWA/band 3G).
tetap saja, hasilnya masih jauh dari
untuk yang 2.5Ghz, kita lihat saja apakah pemerintah/regulator bisa ngejar2 sampek legrek seperti kasus Blackberry.
Kalau memang BWA ini diimplementasikan. Apakah akan terasa manfaatnya untuk kami-kami yang tinggal di desa terpencil yang notabene mengenal Broadband saja baru beberapa hari terakhir ini. Apakah pihak yang diuntungkan hanya main mata menyediakan infrastruktur yang katanya sangat bermanfaat dan menguntungkan tanpa adanya sosialisasi dan pemberdayaan di Wilayah-wilayah terpencil? LAK YO ORA TO?
Sebelum ngomong masalah BWA dan tetek-bengek-nya lha mbok sampeyan-sampeyan yang turah duit buat beli jalur cepat sampe kebanjiran bandwith ini bareng-bareng ngajari masyarakat yang sembunyi dari kemajuan teknologi.
Katanya MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA. Haiyah Mbelgedhes….
Yah..namanya juga Pemerintah…kadang g jelas..apa dibalik setiap kebijakannya..mungkin niatnya baik..biar pengembangan internet bisa terjangkau dan luas sampai kepelosok desa..tp logikanya kok dimahalin ya???? trus banyak pemain baru??? klo logika bodoh saya..itungan2 perusahaan g mau balik modal lama2..makanya yang diincer lebih dulu konsumen yang sdh melek internet dan kepadatan penduduknya tinggi dan itu biasanya wilayah perkotaan…lah giliran wong ndeso mana?????? yah..nasib.nasib jadi wong ndeso indonesia….
copast ya pa… nice article…