WAHYU | HARYADI | OR | ID

Pertama-tama saya ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru 2009 bagi kita semua. Semoga tahun 2009 akan memberikan banyak perubahan ke arah yang lebih baik dari tahun 2008 dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Sebagaimana kita ketahui bersama, ditahun 2009 ini kita memiliki agenda nasional yang sangat penting bagi kita semua yaitu Pemilihan Umum (PEMILU) yang akan memilih para wakil kita di DPR dan Pimpinan Nasional kita. Semoga kita dapat menentukan pilihan kita dengan benar karena nasib kita akan banyak tergantung dengan pilihan kita ini setidaknya untuk 5 tahun mendatang.

Saya nggak akan ngomong banyaklah masalah PEMILU ini, yang ingin saya tulis pada kesempatan ini adalah lebih kepada keluh kesah saya ketika berhadapan dengan aparat pemerintahan dibidang yang saya geluti yaitu telekomunikasi. Pemerintah seperti yang pernah disampaikan salah satu rekan saya, sesuai dengan kata dasarnya “perintah” memang nampaknya sangat sulit untuk menerima masukan ataupun kritikan. Dalam setiap penyusunan regulasi atau kebijakan, memang publik seakan dilibatkan pada tahap awalnya namun kecenderungannya ini hanyalah formalitas belaka. Masukan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah atau potensi mengganggu kelompok tertentu yang dekat dengan pemerintah jangan harap akan didengar atau diperhatikan.

Berikut adalah salah satu contohnya. Saya pernah diundang untuk mengikuti pertemuan yang membahas spesifikasi perangkat telekomunikasi tertentu. Di pertemuan tersebut memang nampaknya pemerintah memiliki agenda tertentu yaitu ingin memberikan proteksi kepada Industri Dalam Negeri (IDN). Pemerintah yang dimotori rekan-rekan IDN berupaya menyusun standar teknis perangkat yang spesifikasi khusus yang tidak mengacu kepada standar global (internasional). Dengan argumentasi saya bahwa proteksi semacam ini akan membuat ongkos produksi menjadi mahal karena produk yang dihasilkan tidak akan mendapat skala ekonomis secara global maka saya men-challenge rencana tersebut. Kita ketahui juga bahwa sebagian besar komponen utama (chipset diantaranya) masih import dan spesifikasi khusus ini tidak tersedia banyak dan kalaupun ada tentunya tidak akan murah sebagaimana komponen yang mengacu ke standar global. Sebagai contoh saja sekarang, customer premises equipment (CPE) untuk standar global telah mencapai angka disekitar $60 perunit sedangkan dari informasi yang saya dapat harga CPE hasil IDN masih diatas $250 perunit. Nampaknya ada kekhawatiran dari Pemerintah, jika kita mengadopsi standar global maka kita akan diserbu oleh perangkat dari luar negeri. Padahal, dalam pandangan saya jika concern Pemerintah adalah ingin membangun IDN, bisa saja dilakukan dengan mekanisme yang lain yang intinya memberikan insentif khusus untuk tumbuhnya IDN serta mewajibkan operator untuk menggunakan produk yang dihasilkan di dalam negeri. Saya waktu itu berharap, jika pemerintah mau mengadopsi standar global, vendor global mungkin akan lebih tertarik untuk berinvestasi di Indonesia karena selain produk yang dihasilkan dijual ke pasar Indonesia dapat juga dijual ke pasar internasional. Bukankah tujuan membangun IDN ini adalah upaya menciptakan lapangan pekerjaan dan penghematan devisa. Karena mungkin dianggap terlalu kritis pada pertemuan tersebut akhirnya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya saya tidak pernah dilibatkan lagi. Akhirnya Pemerintah tetap saja mengeluarkan peraturan sesuai kehendaknya dan mengabaikan pendapat banyak pihak.

Dikesempatan lain, saya mendapatkan cerita dari salah satu rekan yang mengikuti seleksi anggota BRTI. Pandangan-pandangan yang disampaikan rekan saya tersebut ketika mengikuti proses wawancara sangat lugas dan cenderung berlawanan dengan pola berpikir pemerintah. Karena anggota BRTI belum diumumkan saya tidak tahu apakah pandangan yang kritis yang disampaikan rekan saya tersebut ketika mengikuti wawancara akan berdampak kepada proses penerimaannya sebagai anggota BRTI. Rekan saya tersebut merasa tidak yakin akan diterima karena pandangan-pandangan yang disampaikannya, namun kita lihat saja nanti hasilnya. Dari informasi tidak resmi dari sumber yang dekat dengan panitia seleksi, didapat informasi bahwa Pemerintah lebih mementingkan orang yang bisa “diatur” daripada yang berkompetensi namun kritis untuk diterima sebagai anggota BRTI.

Yang sering terjadi sekarang ini jika kita dianggap berseberangan atau tidak sejalan dengan pandangan Pemerintah maka kita akan dicap dengan berbagai macam tudingan. Organisasi sebesar MASTEL saja dituding membawa dan membela kepentingan para vendor telekomunikasi dan dianggap tidak independen. Begitu juga dengan FKBWI yang dituding membawa kepentingan vendor BWA karena akhir-akhir ini selalu mengkritisi berbagai kebijakan yang diambil Pemerintah terkait dengan BWA dan WiMAX. Belum lagi individu-individu yang kritis yang selalui menyuarakan pendapatnya ke Pemerintah. Bukankah menyatakan pendapat adalah bagian dari Hak Asasi yang dilindungi oleh konstitusi negara kita?

Stempel dan dikotomi vendor asing dan IDN adalah salah satu hal yang kurang menyenangkan dan menyakitkan. Dianggap bahwa kita yang bekerja di vendor asing ini adalah antek-antek asing yang hanya memikirkan berjualan dan berdagang perangkat saja. Dianggap bahwa keberadaan vendor asing di Indonesia tidak memberikan manfaat dan kontribusi terhadap negara ini. Padahal bagaimanapun juga vendor asing telah menciptakan lapangan pekerjaan untuk warga negara Indonesia, membayar pajak kepada negara dst. Nyatanya IDN pun masih bergantung dengan vendor-vendor asing tersebut dalam berbagai bentuk format kerjasama. Tidakkah terbayangkan jika beberapa vendor asing yang beroperasi di Indonesia menutup kantornya di Indonesia kerena regulasi yang tidak mendukung sehingga terjadi PHK. Tentunya ini akan menjadi kerugian bagi bangsa ini.

Pola pikir Pemerintah yang menganggap dirinya “Penguasa” inilah yang harus diperbaiki. Yang merasa selalu benar dan tidak pernah salah (tidak mau dikritik). Yang merasa harus dilayani dan dihormati. Yang membuat sesuatu proses yang seharusnya gampang dan sederhana menjadi sulit. Istilah yang saya dapat dari rekan yang memimpin salah satu organisasi terbesar pengguna wireless adalah perlunya “Reformasi Birokrasi” di Penyelenggara Pemerintahan kita. Reformasi Birokrasi intinya adalah perubahan perilaku birokrat untuk benar – benar menjadi Abdi ataupun Pelayan Masyarakat, bukan sebaliknya. Semoga PEMILU yang akan datang benar-benar dapat menghasilkan Pemerintahan yang lebih baik. Pemerintah yang mau mendengar aspirasi masyarakat banyak dan dunia usaha secara luas.

Akhirnya, mohon maaf jika ada pihak-pihak yang kurang berkenan dengan tulisan saya ini. Tulisan ini saya maksudkan untuk perbaikan dan pembelajaran bersama dan tidak untuk mendiskreditkan pihak-pihak tertentu.