Didalam dunia persilatan ; eh … persatelitan, memang S-band untuk broadcast video jarang digunakan; sehingga memang tidak umum. By the way; apakah ada rekan yang tahu mengenai keberadaan S-band satellite for video broadcast selain Cakrawarta ? (I’m just curious to know as well).
Setahu saya, S-band banyak digunakan untuk military & intelligence maupun scientific dan belakangan ini mulai aktif digunakan untuk radio broadcast di beberapa negara yg pada umumnya negara maju.

Dilemma di negara kita perihal Cakrawarta ada 2; yaitu : benturan kepentingan antara penggunaan S-band satellite broadcast dan terrestrial broadband (LTE maupun WiMAX) dan lebar pita yang dipakai di S-band broadcast itu sendiri. Jika satu channel memakai 2-4MHz, maka 150MHz ‘hanya’ bisa 40-70 channel. Saya menggunakan kutipan dalam kata ‘hanya’, karena ingin menekankan bahwa bisnis broadcast video memang memerlukan jumlah channel yang banyak untuk bisa berarti.
Walaupun penggunaan S-band utk broadcast video tidak umum, namun juga jangan lupa bahwa ITU maupun WRC memegang azas ‘first come first served’ ; sehingga Cakrawarta tidak bisa 100% dipersalahkan karena pada waktu diluncurkan belum ada broadband WiMAX maupun LTE.

Teknologi telah berkembang cukup pesat dan sekarang 150MHz menjadi lahan yang sangat luas. Padahal sewaktu saya masih menggeluti persilatan itu; dan ‘hanya’ 10 tahun yang lalu, pita 150MHz ‘hanya’ bisa 4 channel TV, sehingga Cakrawarta terlihat sangat efisien.

Nah, bagaimana mengatasi persoalan ini ? Apakah kita meneruskan suatu penggunaan yang sedikit berbeda dengan standard umum atau merubahnya ke alokasi maupun lokasi lain ? Untuk merubah kelokasi lain, sebagaimananya penggusuran lahan yang sering berlaku di tanah air Jakarta ini, harus ada ganti rugi kepada pemilik lahan, dalam hal ini Cakrawarta/Indovision/Media Citra Indostar /MNC . Sebagai catatan tambahan, menggusur Indovision bukanlah hal yang murah. Dengan pelanggan 50,000 dan ongkos pasang parabola Rp200.000 dan harga LNB (receiver) sekitar $50 maka biaya untuk mengganti frekuensi menjadi sekitar Rp35Miliar (Ini hanya untuk segmentasi darat, belum utk perangkat yang disatelitnya sendiri).

Memang, seperti pak Wahyu sampaikan, sebaiknya dan seharusnya dilakukan pengkajian/penelitian maupun study banding (in its truest sense) terhadap penggunaan spektrum tersebut. Mungkinpun sudah ada yang melakukannya, hanya mungkin saja tidak dibuka secara umum.

At the end of the day, negara kita mempunyai ciri khas dasar utk bermusyawarah seperti yang tertulis di Pancasila, hal ini mungkin masih bisa di musyawarahkan atau dalam bisnis di negosiasikan. Waktunya ‘hanya’ beberapa bulan, sebelum satelit diluncurkan. Kalau dari dari dunia persatelitan ; beberapa bulanpun sedikit ‘too late’ untuk merubah situasi. Namun alternative lain, begitu satelit diluncurkan, kita semua harus menerima konsekwensi untuk 10-15 tahun yang akan datang (seusia satelit tsb).

Saya pernah diajarkan dalam bisnis : “all things are negotiable”, namun sa’at ini saya tidak tahu dengan siapa hal ini dapat dinegosiasikan. Saya juga bingung, karena alokasi frekuensi adalah hak pemerintah dan kata-kata ‘pemerintah’ pun mengandung arti satu arah (Suatu ‘perintah’ adalah satu arah; ‘non negotiable’).
Makanya walau saya bisa melihat apa yang baik untuk semua , namun saya bingung bagaimana bisa mencapai kesana.

Demikianlah pengkajian pagi ini, semoga Allah SWT memberkahi itikad baik kita bersama.

Salam & Cinta,
KH

tentang “hanya satelit MCI-lah” ya memang rada bombastis. Lalu dimana peran satelit Satelit Palapa Series dan Satelit Telkom Series? Masak gara2 dibawa ke Pabrik Boeing pernyataannya jadi seperti itu? Kan ndak mungkin .. Masak juga karena ndak ngerti? Ndak mungkin juga .. jadi apa dong? .. Saya kira sih hanya kalimatnya saja yang kurang lengkap. Sepertinya harus dirubah pernyataannya jadi seperti ini: “Dengan jangkauan seluruh Indonesia tanpa ada hambatan secara teknologi, dapat dikatakan hanya satelit MCI-lah yang bisa melayani dan mempersatukan Indonesia dengan broadcasting YANG BERBAYAR DI S-BAND”.
Perasaan yang FTA (Free to Air) via satellite (Palapa C, Telkom-1, dan MeaSat, ChinaSat dll) penikmatnya jauh lebih banyak .. 1 juta kali ya? Kayaknya lebih banyak dari jumlah seluruh pelanggan payTV total (satelit, kabel).
Untuk IDN, karena satelitnya sendiri mungkin sudah 100% adalah ILN, ya setidaknya dekodernya harus dalam negeri dong. PT. Inti atau perusahaan elektronika lain pasti bisa. PT. Inti kan sudah bisa membuat decoder dengan merk INTIDEC (kalau ndak salah). Ya tinggal niat pemerintah aja, mau ndak bikin aturan yang pro IDN. Misalnya dengan dikasih insentif berupa pengurangan pajak bea masuk komponen misalnya, atau diberi grand penelitian untuk membuat CA (Conditional Access) nasional sendiri. wah pasti lebih semangat. ;;)
Kalau mau lebih OK lagi ya pembuatan satelitnya harus melibatkan insinyur2 Indonesia seperti pembangunan satelit Palapa dulu (dan Telkom-1). (atau sudah ya? Semoga demikian, kalau belum ya lagi2 niat pemerintah yang bisa bikin aturan untuk melibatkan insinyur2 Indonesia untuk membangun satelit ini. Kalau Boeing ndak mau ya masih banyak perusahaan pembuat satelit lain yang mau). Dengan demikian bisa dibilang mungkin 5%-nya adalah bagian dari IDN karena melibatkan insinyur2 DN.
Perhitungan IDN kasarnya sbb:
Harga satelitnya 200 juta dollar
Dekoder 100 dollar kali ½ juta unit = 50 juta dollar
Jadi industri dalam negeri menyumbangkan 20% dari bisnis payTV S-Band. Pas kan? ;;)
Tentang 150 Mhz, belum bisa comment lebih banyak, cuman menurut saya sih, dengan BWA akan jauh lebih banyak masyarakat Indonesia yang dilayani dengan layanan data-interaktif memanfaatkan pita selebar 150 Mhz. Berapa pelanggan (yang menikmati layanan dan memanfaatkan koneksi data via) 3G/UMTS berbasis data saat ini dengan hanya memanfaatkan k.l. 10 Mhz? kali 5 penyelenggara jadi mungkin 50 Mhz. Saya yakin sudah melebihi pelanggan TV berbayar dari penyelenggara TV berbayar S-Band ini hanya dalam rentang waktu 2 tahun. Itu pun dengan catatan hanya 3 penyelenggara yang aktif membangun jaringan dan menyediakan layanan. Dengan demikian, bolehlah saya mengambil kesimpulan sementara: “masyarakat Indonesia lebih haus akses Internet daripada nonton-TV”. Kalau niatnya mencerdaskan kehidupan bangsa, menurut saya Internet jauh lebih berperan dibanding channel TV. Jadi harusnya ya untuk akses Internet (BWA) lebar pitanya dilebihkan dan BHPnya lebih dimurahkan karena ini menyangkut urusan mencerdaskan kehidupan bangsa .. hehehe …

CMIIW.

Salam,

Nurman N.