WAHYU | HARYADI | OR | ID

Di jaman reformasi ini, sering kali kita liat pengawalan – pengawalan dijalan raya menggunakan sirene “nguing – nguing” yang memekikkan telinga. Saya pribadi terus terang sangat muak melihat beberapa pengawalan yang kadang kala terlihat arogan dan menyebalkan tersebut. Kita rakyat harus bersabar terjebak dalam kemacetan sedangkan mereka yang dibayar dengan “uang rakyat” mendapatkan pengawalan dengan asyiknya melenggang. Jika kita tidak mau memberi jalan ke rombongan ini, tindakan kasar dari oknum pengawal pasti akan kita terima.

Belakangan ini hampir tiap hari saya mendengarkan suara “nguing-nguing” ini, baik ketika sedang berada dirumah (kebetulan rumah saya dekat/disamping jalan tol Cikampek), sedang dijalan ataupun sedang berada dikantor (berada di lantai 10 Gedung BRI 2, Semanggi Jakarta). Nguing – nguing ini sebenarnya berasal dari beberapa kendaraan yang lalu lalang, kalau itu berasal dari ambulance yang sedang mengangkut orang sakit tentunya bisa dimengerti dan yang sulit diterima adalah ketika nguing – nguing yang berasal dari pengawalan yang tidak jelas dasar hukumnya. Gambar diatas adalah satu gambar pengawalan salah satu pejabat yang menggunakan kendaraan dinas Camry RI 25 yang berhasil saya abadikan menggunakan Moto V8 saya. Terlihat sang pejabat melanggar lalu lintas dengan melintasi bahu jalan yang seharusnya digunakan dalam keadaan darurat. Apakah pejabat tersebut dalam kondisi “darurat” inilah yang akan debatable jika kita permasalahkan lebih lanjut.

Perihal pengawalan ini sebenarnya tidak diatur secara jelas di dalam UU No 14 Tahun 1992, namun dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 & No. 44 Tahun 1993 pengawalan dan voorrijders diberikan kepada :

1. RI 1 dan RI 2
2. Ambulans (orang sakit)
3. Orang meninggal
4. Pemadam kebakaran
5. Polisi yang mengejar penjahat (bukan mengejar waktu untuk apel).
6. Tamu negara (termasuk mobil CD yang ada urusan kenegaraan, bukan yang perjalanan rutin).

PP No. 43 Tahun 1993, Hak Utama Penggunaan Jalan Untuk Kelancaran Lalu Lintas, pasal 65. (PP No. 43 secara lengkap dapat lihat dan dibaca di http://lampuhijau.files.wordpress.com/2007/04/pp43tahun1993.pdf). Kutipan pasal 65 adalah sebagai berikut :

(1) Pemakai jalan wajib mendahulukan sesuai urutan prioritas sebagai berikut :

• a. kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
• b. ambulans mengangkut orang sakit;
• c. kendaraan untuk memberi pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
• d. kendaraan Kepala Negara atau Pemerintah Asing yang menjadi tamu negara;
• e. iring-iringan pengantaran jenazah;
• f. konvoi, pawai atau kendaraan orang cacat;
• g. kendaraan yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

(2) Kendaraan yang mendapat prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dengan pengawalan petugas yang berwenang atau dilengkapi dengan isyarat atau tanda-tanda lain.

(3) Petugas yang berwenang melakukan pengamanan apabila mengetahui adanya pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas tentang isyarat berhenti tidak diberlakukan kepada kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan e.

Pengawalan yang melanggar peraturan ini juga tidak sejalan dengan semangat penghematan terkait dengan kenaikan BBM yang baru-baru ini dilakukan oleh Pemerintah. Hal ini juga disampaikan anggota Komisi VII dari Fraksi Golkar, Watty Ami (Dikutip dari Kompas.com, 22 Mei 2008), saat rapat bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro. “Menteri sekarang kok pake nguing-nguing (sirene) kalau pergi ke mana-mana. Dulu sih menteri tidak pakai nguing-nguing. Era Soeharto dulu memang tidak boleh. Hemat energi,” ujarnya di Ruang Rapat Komisi VII Gedung DPR, Kamis (22/5). Oleh karena itu, dia meminta kepada Presiden Bambang Susilo Yudhoyono untuk menghentikan kebiasaan para pembantunya. “Mudah-mudahan saja SBY mendengar,” imbuhnya.

Diskusi dan obrolan terkait dengan pengawalan berlebihan ini salah satunya dapat dibaca di DetikForum. Dari beberapa obrolan yang disampaikan, pengawalan para pejabat (kecuali RI 1 & RI 2) dan mantan pejabat adalah yang sering kali menjengkelkan. Jika anda melihat pengawalan kendaraan dengan plat nomor awalan RI dan penasaran ingin tau siapa pejabat tersebut silahkan klik daftar plat nomor pejabat . Why